Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar menyoroti persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilainya masih dikuasai oleh oligarki ekonomi dan praktik kartel.
Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Publik Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi bertajuk “Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Menuju Indonesia Berdaulat” di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurutnya, pengelolaan SDA tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan politik, sosial, dan masa depan bangsa.
“Mengelola kekayaan alam berarti mengelola masa depan bangsa. Namun, saat ini sistem ekonomi kita masih digerogoti oleh oligarki dan kartel SDA yang menumpuk keuntungan di segelintir tangan, sementara rakyat tetap menanggung kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial,” ujar Umar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.
Ia menjelaskan, oligarki SDA telah menciptakan struktur ekonomi yang tidak adil, di mana penguasaan izin, konsesi, dan kebijakan lebih berpihak kepada korporasi besar ketimbang masyarakat. Kondisi ini, kata dia, membuat negara kehilangan daya kendali atas kekayaannya sendiri.
“Inilah bentuk penjajahan baru dalam ekonomi. Negara harus berani membongkar struktur oligarkis dalam tata kelola SDA, karena tanpa keberanian politik, kedaulatan itu hanya slogan,” tegasnya.
Umar juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2, yang dinilainya sebagai simbol keberanian negara menegakkan prinsip keadilan ekologis dan menentang dominasi ekonomi oligarki.
“Ketika negara menempatkan kepentingan publik dan lingkungan di atas kepentingan korporasi besar, di situlah kita mulai menapaki jalan menuju kedaulatan ekonomi nasional,” ucapnya.
Dalam paparannya, Raden menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparansi data izin dan eksploitasi SDA, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda sebagai pelaku utama reformasi.
Ia menegaskan bahwa pemuda harus menjadi garda moral dan intelektual dalam melawan oligarki SDA.
“Pemuda jangan hanya jadi penonton. Kita harus berani mengambil peran, mengorganisir masyarakat, menciptakan inovasi hijau, dan mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat,” imbuh dia.
Umar juga menegaskan bahwa reformasi tata kelola SDA adalah gerakan moral dan politik, bukan sekadar agenda teknokratis.
“Kedaulatan tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan, termasuk dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam dari cengkeraman oligarki dan kartel, mari pemuda-mahasiswa bersatu kita lawan mereka," pungkasnya.
