Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Istana)

Politik

NPI:

Ketegasan Prabowo Lawan Kartel Pulihkan Kedaulatan Ekonomi

SENIN, 20 OKTOBER 2025 | 03:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Index (NPI), Murmahudi, menilai ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kartel dan mafia ekonomi menjadi salah satu capaian besar selama satu tahun pertama masa kepemimpinan. 

Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang nyata tanpa kompromi terhadap kelompok yang merusak kedaulatan ekonomi nasional.

“Langkah tegas Presiden Prabowo yang memberi arah dan dukungan penuh terhadap penegakan hukum di sektor ekonomi merupakan bukti kuat hadirnya negara. Keberhasilan Bea dan Cukai yang masif menggagalkan penyelundupan barang ilegal menjadi simbol nyata bahwa pemerintahan ini tidak takut menghadapi kartel ekonomi,” ujar Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
 

 
Menurut dia, sikap tegas pemerintah dalam memerangi mafia migas, sawit, dan tambang merupakan bentuk keberanian yang jarang muncul di era sebelumnya. Ia berharap agar para pelaku mafia yang telah tertangkap dihukum berat dan dimiskinkan, sementara yang belum tertangkap harus terus diburu sampai ke manapun mereka bersembunyi.

“Negara tidak boleh tunduk pada kartel ekonomi. Ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, dan menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan ekonomi nasional kini berlandaskan kedaulatan dan keadilan,” tegasnya.

Murmahudi menambahkan, keberhasilan pemerintah menindak tegas para mafia dan memperkuat pengawasan distribusi sumber daya strategis telah memberikan efek ganda terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain menumbuhkan kepercayaan pasar dan iklim investasi, langkah ini juga mengembalikan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang jujur.

“Kepiawaian Prabowo dalam mengorkestrasi kabinet dan lembaga penegak hukum selama setahun ini telah memperlihatkan arah kepemimpinan yang berkarakter. Beliau mampu menyeimbangkan stabilitas politik dengan ketegasan ekonomi, inilah kunci munculnya optimisme publik terhadap masa depan ekonomi nasional,” jelas Murmahudi.

Lebih lanjut, NPI mendorong agar ketegasan tersebut diperkuat dengan konsolidasi lintas sektor, percepatan reformasi tata kelola migas dan tambang, serta pengawasan digital di pelabuhan dan perbatasan. Langkah itu, menurutnya, akan menutup celah korupsi dan penyelundupan yang selama ini menjadi sumber kerugian negara.

“Ketegasan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar simbol kekuasaan, tetapi strategi jangka panjang untuk memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa. Jika konsistensi ini dijaga dan masyarakat lainnya bersatu padu mendukung, Indonesia akan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi,” pungkasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya