Berita

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus (Foto: YouTube KompasTV)

Politik

PSI Imbau Jangan Buat Asumsi Jokowi Ditinggal Prabowo

SABTU, 18 OKTOBER 2025 | 12:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pemberitaan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilainya perlu diluruskan agar publik, terutama kalangan mahasiswa, mendapatkan informasi yang benar.

Pasalnya, PIK 2 Tropical Coastland dihapus dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025. Adapun beleid tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025.

“Ini saya mesti luruskan supaya mahasiswa kita jadi lebih cerdas. Judicial Review di Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kemenko tidak cukup untuk menetapkan Inhutani sebagai PSN. Maka, tropical coast land itu harus memohon kembali melalui Perpres,” ujar Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, dalam sebuah debat di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025.


Bestari Bagus menegaskan, proses hukum dan administratif harus dipahami secara utuh, bukan dijadikan bahan untuk membangun narasi politis yang menyesatkan.

Secara khusus, ia meminta tidak ada lagi asumsi yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kompas harus mencerdaskan publik. Jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Jokowi ditinggal Prabowo. Ini luar biasa,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya