Kudeta Militer Madagaskar: Kolonel Randrianirina Resmi jadi Presiden

Kolonel Michael Randrianirina resmi dilantik sebagai presiden baru Madagaskar setelah merebut kekuasaan melalui kudeta militer yang menggulingkan Presiden Andry Rajoelina. 

Kudeta ini terjadi hanya tiga hari setelah Randrianirina mengumumkan bahwa militer mengambil alih kekuasaan di negara pulau berpenduduk sekitar 30 juta orang itu. Rajoelina dilaporkan melarikan diri ke luar negeri menggunakan pesawat militer Prancis setelah mengaku nyawanya terancam. Parlemen kemudian memakzulkannya. 

Dikutip dari Africa News, Sabtu 18 Oktober 2025, upacara pelantikan Randrianirina berlangsung di Mahkamah Konstitusi Tinggi di ibu kota Antananarivo, di hadapan sembilan hakim dan perwira militer pada Jumat, waktu setempat.

Randrianirina, 50 tahun, sebelumnya dikenal sebagai komandan unit elit CAPSAT dan sempat dipenjara pada 2023 karena tuduhan pemberontakan. Ia mengatakan kudeta ini dilakukan demi “mengembalikan kejayaan Madagaskar” dan menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakamanan, dan pengangguran.

Madagaskar telah lama menghadapi krisis ekonomi dan politik. Sekitar 75 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan. Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, negara ini telah mengalami beberapa kali kudeta. Ironisnya, Rajoelina sendiri dulu naik ke tampuk kekuasaan pada 2009 juga lewat dukungan militer. Soal kudeta pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika mengecam pengambilalihan tersebut. Sebagai tindakan inkonstitusional. Madagaskar langsung diskors dari keanggotaan Uni Afrika. Meski begitu, hanya sedikit negara yang memberikan reaksi keras, termasuk Prancis, mantan penguasa kolonial Madagaskar.

Randrianirina mengumumkan bahwa Madagaskar akan dipimpin oleh dewan militer selama 18 bulan hingga dua tahun sebelum pemilihan umum baru digelar. Hal ini berarti rakyat, terutama kaum muda yang menjadi penggerak protes, harus menunggu lama sebelum bisa memilih pemimpin baru.

Aksi protes terhadap Rajoelina dimulai bulan lalu karena pemadaman listrik dan air, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan atas biaya hidup dan korupsi pejabat. Saat pasukannya mengambil alih kekuasaan, warga Madagaskar menyambut mereka dengan sorak gembira tanpa terjadi kekerasan besar.