Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

WNA Jadi Bos BUMN Buka Ruang Kompetensi Kelas Dunia

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan profesional asing untuk menduduki posisi puncak di perusahaan negara menuai beragam tanggapan. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi. Menurutnya, hal tersebut lazim dilakukan untuk membuka ruang kompetensi dan profesionalitas menuju BUMN berkelas dunia. 

"Menurut hemat saya, di era yang sudah terbuka dan tak ada sekat lagi ini, sikap kita untuk open mind dan thinking out of the box harus dibiasakan," kata Asep dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.


Menurut Asep, pengangkatan WNA yang sudah profesional, akan membuka ruang kompetensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga sebagaimana WNI yang dapat berkarir dan menjadi profesional di luar negeri, menjadi bagian dari warga dunia.

"Masa kita harus menolak warga asing jadi profesional di BUMN? Jika kita ingin menjadikan BUMN ini sebagai perusahaan berkelas dunia, salah satu yang bisa dilakukan adalah belajar dari profesional kelas dunia untuk menjadi direksinya juga kan?" kata Asep.

Asep menggarisbawahi terkait kualifikasi WNA yang ditunjuk sebagai direksi harus terbukti memiliki kompetensi dan profesionalitas mumpuni, serta rekam jejak prestasinya pun harus terang benderang. Prinsip meritokrasi harus dijadikan patokan yang prinsipil. 

"Jadi, secara pribadi saya memahami itikad baik Presiden Prabowo dan Danantara pasti pada sisi ini penempatan direksi yang WNA ini dilakukan," tandasnya.

Selain itu, kata Asep, jika pengangkatan direksi asing di BUMN dilakukan karena pertimbangan merit-system, maka proses transfer keahlian dan kapasitas dengan sendirinya tentu harus dilakukan. 

"Membangun tradisi atau budaya perusahaan yang comply dengan perkembangan industri kedirgantaraan di dunia harus menjadi PR besar yang bisa diselesaikan," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya