Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta kereta cepat/ (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 11:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) warisan mantan Presiden Joko Widodo. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut sangat berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” jelas Handi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.


Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun, dengan pembengkakan biaya mencapai US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun. 

Untuk menutup cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

“Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” tegas Handi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Namun, menurut Handi, pekerjaan besar justru terletak pada penyelesaian utang yang sangat besar. 

Ia berharap pemerintah telah melakukan proses negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.

Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. 

"PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Handi juga menilai, secara keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung. 

“Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

“Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya