Program PROSPER di Desa Pecakaran dan Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan pada 11-12 Oktober 2025. (Foto: Dokumentsi DFW Indonesia)
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial serta layanan kesehatan dasar, DFW Indonesia melalui Program PROSPER (Protecting Rural & Ocean-dependent Societies through Participatory Economic Resilience) menyelenggarakan kegiatan “Pekan Perlindungan Sosial-Aksi Sehat Bersama” di Desa Pecakaran dan Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan pada 11-12 Oktober 2025.
Koordinator Proyek DFW Indonesia, Nabiyya Perennia menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan peningkatan layanan jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat pesisir Pekalongan.
“Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan pelayanan langsung mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat desa,” kata Nabiyya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Lanjut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari kerangka Program PROSPER yaitu mengedukasi publik tentang jenis-jenis program perlindungan sosial sektor kesehatan dan cara mengaksesnya, yang menjadi salah satu langkah strategis program dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim.
“Selain itu kolaborasi lintas sektor antara NGO, pemerintah daerah, dan lembaga layanan sosial diharapkan dapat terus diperkuat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses perlindungan sosial di sektor kesehatan secara adil dan inklusif,” pungkasnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Pekalongan, Mochamad Supriyadi mengatakan kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
“Kegiatan seperti ini sangat membantu pihak Puskesmas Wonokerto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam memperluas jangkauan sosialisasi serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses langsung ke fasilitas medis” kata Supriadi.
Ia menyebut kegiatan kolaboratif semacam ini selaras dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan dasar.
Sementara itu, Kepala Desa Pecakaran, Tarjuki turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan Aksi Sehat Bersama di desanya.
Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok lansia yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar desa.
“Melalui kegiatan Hari Sehat Bersama, masyarakat tidak hanya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis tetapi juga mendapatkan informasi langsung tentang layanan jaminan sosial dan kesehatan dari instansi resmi” kata Tarjuki.
Ia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan menjadi momen penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial dan kesehatan keluarga
Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan kendala kepesertaan mereka serta memperoleh solusi langsung dari petugas yang berkompeten.
Sementara itu, stand BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi seputar manfaat dan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal, serta menyediakan layanan konsultasi langsung bagi warga yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gigih Waluyo dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan melalui menjelaskan berbagai manfaat program perlindungan bagi pekerja. Gigih memperkenalkan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ia menegaskan bahwa kelima program tersebut bertujuan melindungi para pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang diperuntukkan bagi pekerja informal seperti nelayan, pedagang, dan buruh harian agar tetap bisa mengakses perlindungan sosial.
“Keberadaan kegiatan seperti yang dilakukan DFW Indonesia ini sangat membantu masyarakat untuk lebih mengenal hak-hak jaminan sosial mereka sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil,” pungkas Gigih.
