Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial intelligence)

Bisnis

Utang LN Tembus Rp7.163 Triliun per Agustus 2025, Rasio 30 Persen

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 20:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 431,9 miliar Dolar AS atau setara Rp7.163 triliun pada Agustus 2025.

Besaran ini naik 2 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu. Namun sedikit menurun dari posisi ULN Juli 2025 sebesar 432,5 miliar Dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan utang tersebut dipengaruhi oleh ULN yang menurun dari sektor publik dan swasta.


"Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar 213,9 miliar Dolar AS, tumbuh sebesar 6,7 persen (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025," kata Ramdan pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Ia mengatakan utang pemerintah yang turun ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. 

Sementara itu, ULN swasta tercatat melanjutkan kontraksinya dengan posisi sebesar 194,2 miliar Dolar AS atau turun 1,1 persen dari tahun sebelumnya.

"Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy) dan ULN lembaga keuangan yang tumbuh melambat menjadi sebesar 0,8 persen," jelasnya.

Adapun berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total ULN swasta. 

Menurut Ramdan, ULN Indonesia masih dalam kondisi yang sehat, dengan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025.

"Relatif stabil (dibanding) Juli 2025 yaitu 29,9 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN," tandasnya.


Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya