Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Minta Danantara Cicil Utang Whoosh Rp2 Triliun ke China

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani untuk mencicil pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun setiap tahun hingga seluruh kewajiban dilunasi. Permintaan itu disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. 

Ia memperkirakan, bunga utang yang harus dibayar Danantara kepada China Development Bank (CDB) mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara potensi pendapatan operasional Whoosh hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut. Terutama dari dividen yang diterima dari berbagai BUMN, dan keuntungan Whoosh.

"Sudah saya sampaikan. Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun-Rp80 triliun, Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, pemerintah juga akan meninjau kembali isi perjanjian antara Indonesia dan CDB untuk memastikan siapa yang berkewajiban membayar utang tersebut. 

“Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu,” tambahnya.

Rosan disebut masih akan mengkaji ulang mekanisme pembayaran utang tersebut sebelum disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan. 

“Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh). Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak pakai APBN). Nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya.

“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka (CDB) gak ada masalah,” imbuhnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya