Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Minta Danantara Cicil Utang Whoosh Rp2 Triliun ke China

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani untuk mencicil pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun setiap tahun hingga seluruh kewajiban dilunasi. Permintaan itu disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. 

Ia memperkirakan, bunga utang yang harus dibayar Danantara kepada China Development Bank (CDB) mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara potensi pendapatan operasional Whoosh hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut. Terutama dari dividen yang diterima dari berbagai BUMN, dan keuntungan Whoosh.

"Sudah saya sampaikan. Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun-Rp80 triliun, Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, pemerintah juga akan meninjau kembali isi perjanjian antara Indonesia dan CDB untuk memastikan siapa yang berkewajiban membayar utang tersebut. 

“Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu,” tambahnya.

Rosan disebut masih akan mengkaji ulang mekanisme pembayaran utang tersebut sebelum disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan. 

“Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh). Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak pakai APBN). Nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya.

“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka (CDB) gak ada masalah,” imbuhnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya