Berita

Ilustrasi. (Foto: trans7.co.id)

Nusantara

MUI:

Sanksi Penghentian Program Xpose Uncensored Trans7 Tidak Cukup!

RABU, 15 OKTOBER 2025 | 18:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sanksi yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berupa penghentian program Xpose Uncensored Trans7 karena menghina pondok pesantren (ponpes) dan kiai, dinilai belum cukup.

"Ya tapi kan itu sementara ya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu melihatnya begini, saya kira perlu ada tindak lanjut," kata Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Masduki menyebut, tindak lanjut yang harus dilakukan Trans7 yaitu pembenahan sumber daya manusia (SDM). Sebab, tayangan tersebut muncul diduga gegara SDM yang kurang memahami pluralisme.


"Sebaiknya menurut saya pihak Trans7 mengevaluasi kembali SDM-nya. Jangan sampai mempunyai SDM yang latar belakang pemahaman yang tidak pluralisme, cenderung menyalahkan orang lain, yang sinis pada orang lain dipelihara di situ," tegasnya.

Masduki menyebut bahwa hal itu sangat berbahaya. Sebab, bakal membahayakan industri pertelevisian.

"Kalau misalnya pemahaman yang seperti itu dibiarkan bertumbuh kembang di dunia pertelevisian, kita hanya akan menunggu waktu nanti suatu saat akan muncul kembali kejadian serupa," tegasnya lagi.

Ia menambahkan industri televisi membutuhkan pandangan inklusif dan terpenting mengedepankan toleransi terhadap perbedaan.

"Jangan sinis terhadap pemahaman orang lain," tandasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya