Berita

Ilustrasi. (Foto: trans7.co.id)

Nusantara

MUI:

Sanksi Penghentian Program Xpose Uncensored Trans7 Tidak Cukup!

RABU, 15 OKTOBER 2025 | 18:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sanksi yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berupa penghentian program Xpose Uncensored Trans7 karena menghina pondok pesantren (ponpes) dan kiai, dinilai belum cukup.

"Ya tapi kan itu sementara ya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu melihatnya begini, saya kira perlu ada tindak lanjut," kata Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Masduki menyebut, tindak lanjut yang harus dilakukan Trans7 yaitu pembenahan sumber daya manusia (SDM). Sebab, tayangan tersebut muncul diduga gegara SDM yang kurang memahami pluralisme.


"Sebaiknya menurut saya pihak Trans7 mengevaluasi kembali SDM-nya. Jangan sampai mempunyai SDM yang latar belakang pemahaman yang tidak pluralisme, cenderung menyalahkan orang lain, yang sinis pada orang lain dipelihara di situ," tegasnya.

Masduki menyebut bahwa hal itu sangat berbahaya. Sebab, bakal membahayakan industri pertelevisian.

"Kalau misalnya pemahaman yang seperti itu dibiarkan bertumbuh kembang di dunia pertelevisian, kita hanya akan menunggu waktu nanti suatu saat akan muncul kembali kejadian serupa," tegasnya lagi.

Ia menambahkan industri televisi membutuhkan pandangan inklusif dan terpenting mengedepankan toleransi terhadap perbedaan.

"Jangan sinis terhadap pemahaman orang lain," tandasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya