Berita

Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Bisnis

Ekonom:

Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

RABU, 15 OKTOBER 2025 | 16:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto berupaya keras melenyapkan kuasa oligarki lewat program pro-rakyat. 

Hal tersebut disampaikan ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi dalam acara diskusi bertajuk "Prestasi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

Fithra menjelaskan terdapat doktrin masa lalu yang masih melekat di berbagai negara yakni penguasa dianggap berhak menginjak-ninjak yang kecil. 


"Ini yang ingin dilenyapkan oleh Presiden dengan program-programnya yang fokus kepada rakyat," ujar dia.

Ekonom senior itu juga sempat mengutip beberapa pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal oligarki kekuasaan.

"Kalau kita melihat, presiden juga sering mengutip buku yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal, 'Why Nations Failed' atau 'Kenapa Negara Gagal' penulis bukunya Acemoglu, pemenang Nobel ekonomi tahun itu," tegasnya.

"Mereka menyampaikan bahwa negara gagal kalau oligarki, kalau sistem ekonominya hanya berputar di kelompok elite tanpa mengalir ke bawah. Maka pada saat-saat seperti itulah, ekonomi menjadi milik yang kuasa, dan negara menjadi gagal," sambung dia.

Namun di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan hampir setahun, Fithra mencatat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan. 

"Angka kemiskinan kita 8,47 persen. Terendah sepanjang sejarah. Angka pengangguran kita 4,76 persen, juga terendah sepanjang sejarah. Kalau kita lihat angka ketimpangan, jurang yang memisahkan antara miskin dan kaya, gini rasio koefisien (angka indikator ketimpangan) 0,375 persen, terendah semenjak 16 tahun terakhir," urainya.

Di samping itu, dia juga mendapati angka kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, atau turun 0,43 juta orang miskin di desa dikarenakan berhasil mendatangkan investasi ke dalam negeri.

"Tadi kita sudah melihat bagaimana angka pengangguran, 4,76 persen, termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Mendatangkan investasi," ucapnya.

"Di semester pertama tahun ini, sudah ada 945 triliun rupiah investasi di Indonesia. Naik 13,6 persen dari posisinya di tahun lalu. Prestasi ini," demikian Fithra menambahkan. 


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya