Menkeu Purbaya Tolak Bangun Family Office Garapan Luhut Pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan family office yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya sudah dengar lama isu (family office) itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, dikutip Selasa, 15 Oktober 2025. Purbaya menekankan bahwa dirinya akan tetap fokus memastikan APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

“Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat, nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga menegaskan tidak terlibat dalam penyusunan rencana family office. Ia mengaku belum memahami sepenuhnya konsep tersebut sehingga enggan memberikan banyak komentar. Adapun wacana pengembangan family office pertama kali disebut oleh Luhut sejak 2024, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih keuntungan dari keberadaan family office, lembaga yang mengelola kekayaan individu dan keluarga kaya secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. 

Pada Maret 2025, Luhut menyampaikan bahwa DEN tengah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan yang akan dilengkapi dengan family office. Menurutnya, kawasan ini berpotensi menjadi pintu masuk investasi asing, sebagaimana strategi serupa yang telah sukses di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

“Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC),” kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Jumat, 21 Maret 2025.