Sebelum Diinterpelasi Lebih Baik Gibran Sendiri yang Jelaskan soal Ijazah

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, menilai DPR RI perlu bersikap tegas dan elegan dalam menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah paling tepat yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan hak interpelasi.

Menanggapi hal tersebut, analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai klarifikasi awal seharusnya datang langsung dari Gibran. Ia menilai langkah itu akan jauh lebih baik sebelum DPR melangkah lebih jauh.

“Makanya saya usulkan, karena Mas Gibran masih menjabat, itu perlu diluruskan. Dikasih tahu ke publik sebenarnya ceritanya gimana sih,” ujar Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurutnya, selama ini publik hanya mendengar narasi dari pihak relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Padahal, Gibran sebagai pihak utama seharusnya bisa memberikan penjelasan langsung agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

“Dari Mas Gibran dulu aja sih, sebelum ke DPR ya,” jelas Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu. 

Sebagai informasi, Gibran diketahui menamatkan pendidikan di luar negeri: Orchid Park Secondary School, Singapura (2002-2004) dan UTS Insearch, Sydney, Australia (2004-2007). Kedua lembaga pendidikan tersebut telah dikategorikan KPU sebagai setara dengan jenjang SMA di Indonesia.

Hak interpelasi sendiri adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak ini merupakan salah satu dari tiga hak istimewa DPR, di samping hak angket dan hak menyatakan pendapat, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah.