Berita

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. (Foto: Humas PKB)

Politik

Trans7 Didesak Segera Sowan ke Ponpes Lirboyo

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, mendukung penuh langkah alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang mendatangi kantor Trans7 sebagai bentuk protes atas tayangan Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan martabat pesantren dan mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, pengasuh Ponpes Lirboyo.

Namun demikian, Cak Udin juga mendesak redaksi Trans7 untuk segera sowan langsung kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, guna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tulus.

"Ya sikap teman-teman alumni santri Lirboyo (sambangi kantor Trans7) sudah tepat, tapi jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Romo Kiai Anwar Mashur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia," kata Cak Udin di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.


Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adab dan etika yang menjadi landasan kehidupan bangsa, terlebih dalam konteks hubungan antara media dan masyarakat pesantren.

“Trans7 menjadi bukti bahwa setiap tayangan media harus dilengkapi dengan adab dan etika. Keduanya bukan hanya berlaku bagi santri, tapi juga bagi jurnalis dan siapapun yang mengemban tanggung jawab di ruang publik,” tegas Cak Udin.

Ia menilai, apa yang dilakukan Trans7 bukan hanya menciderai Lirboyo sebagai salah satu pesantren besar di Indonesia, tetapi juga menyayat hati seluruh santri, masyayikh, dan umat Islam di Tanah Air, bahkan dunia.

Pesantren, kata Cak Udin, adalah institusi yang membentuk karakter, moral, dan kecerdasan bangsa. Maka setiap upaya memframing pesantren secara negatif sama saja dengan merusak nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Lebih lanjut, Cak Udin menegaskan bahwa tuduhan adanya “perbudakan” atau “eksploitasi” di lingkungan pesantren adalah fitnah dan bentuk ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam.

“Tidak ada yang namanya perbudakan di pondok pesantren. Tidak ada yang namanya eksploitasi di ponpes. Semua itu adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi adab dan etika,” jelasnya.

Cak Udin menekankan, di pesantren, santri dilatih untuk menghormati guru, disiplin, dan berkhidmat sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Semua itu tidak bisa disamakan dengan praktik perbudakan atau eksploitasi.

Dia mengingatkan seluruh insan media untuk menjadikan kasus ini sebagai refleksi bersama. Kebebasan pers, kata dia, harus selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran budaya.

“Pers boleh bebas, tapi tidak boleh liar. Kebebasan tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, mari kita jaga kehormatan profesi jurnalis dengan menempatkan etika dan akal sehat di atas segala kepentingan sensasi,” pungkasnya. 

Kontroversi ini bermula dari cuplikan tayangan program Xpose Trans7 yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potongan video seorang kiai yang sedang turun dari mobil. Yang dinilai tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. 

Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Ruang Digital Kondusif Faktor Penting Jaga Stabilitas Ekonomi dan Politik

Rabu, 05 Agustus 2026 | 04:03

Dibungkam Maung Bandung 2-1, STY Sebut Pemain Persija Belum Maksimal

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:43

Kuliah Koperasi untuk Feri Amsari

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:18

Gagasan Anti-Penjajahan Soemitro jadi Modal Bangsa Hadapi Dinamika Global

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:55

BRI Gelar Kick-Off BRIncubator 2026 Songsong Akselerasi UMKM Naik Kelas

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:33

Ziarahi Makam Bung Karno, Muzani Tegaskan Indonesia Rumah Bersama

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:12

Penentu Tingkat Kesuksesan suatu Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:43

Ikan Gabus Baik untuk Ibu Pascamelahirkan, Begini Penjelasannya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:17

Indonesia-Thailand Makin Mantap Jaga Kawasan Selat Malaka

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:58

Utang Pinjol Warga RI Naik 25,88 Persen, Tembus Rp105 Triliun Hingga Juni 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:30

Selengkapnya