Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin di Gedung KPR, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Bos travel haji yang juga anggota DPRD Kota Mojokerto, Rufis Bahrudin irit bicara usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Pantauan RMOL, Rufis telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 3,5 jam sejak pukul 09.34 WIB hingga pukul 15.06 WIB di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025.
"Ya sebagai saksi saja," kata Rufis kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Politikus Nasdem ini mengaku tidak dibahas soal aliran uang saat diperiksa tim penyidik. Rufis mengaku mendapatkan kuota haji khusus sesuai dengan UU.
"Sesuai aturan di UU, (Travel haji miliknya) di bawah Aspirasi," pungkas Rufis.
Purnawirawan TNI berpangkat mayor itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International. Selain itu, tim penyidik juga memeriksa seorang saksi lainnya, yakni Feriawan Nur Rohmadi selaku Wakil Manager PT Sahara Dzumirra International.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
