Pembangunan Ponpes Pakai APBN Masih Dikaji Pemerintah

Pemerintah menyatakan masih mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pondok pesantren (ponpes) di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya di Jakarta, seperti dikutip pada Senin, 13 Oktober 2025.

“Pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi, mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan APBN,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pemerintah belum mengambil keputusan final. Saat ini, kajian tengah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jumlah ponpes yang ada hingga skala prioritas pembangunan.

“Memang semua sedang kita pelajari ya, karena ini berkaitan dengan masalah jumlah. Itu juga berkaitan dengan perkembangan, apakah pondok pesantren yang sekarang eksis menjadi prioritas, ataukah ke depan ada pembangunan pondok-pondok baru. Itu sedang dicoba dipelajari,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi fokus utama pemerintah setelah ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pada awal Oktober 2025. Tragedi tersebut menewaskan 67 orang dan meninggalkan duka mendalam. 

“Yang penting adalah pasca kejadian kemarin, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan dan inventarisasi, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan. Itu harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Presiden telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Langkah ini untuk memastikan bangunan ponpes memenuhi standar keamanan agar insiden serupa tidak terulang. 

“Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana pemerintah membangun ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN menuai kritik dari sejumlah anggota DPR RI. 

Mereka mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam penggunaan anggaran negara. 

Meski begitu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembangunan ulang ponpes ini merupakan kondisi darurat.