Berita

Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Pertama Kalinya Papua Masuk Nominasi TPAKD Award 2025

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 00:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk pertama kalinya, Provinsi Papua berhasil masuk dalam nominasi penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, pencapaian ini merupakan langkah awal penting dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Tanah Papua. 

“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperluas akses keuangan di semua lini, agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” kata Fakhiri dikutip Minggu 12 Oktober 2025.


Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andri selaku instansi teknis yang mengoordinasikan percepatan TPAKD antar sektor pemerintah dan industri keuangan, memaparkan perkembangan positif sektor keuangan di Papua, terutama pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

Menurut Andri, terdapat peningkatan signifikan pada aktivitas industri jasa keuangan di wilayah Papua. Hingga tahun 2024, di Provinsi Papua telah beroperasi: 16 Bank Umum Konvensional dan Syariah; 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan Syariah; 3 Perusahaan Efek; 9 Agen Penjual Efek Reksadana (APERD); 12 Perusahaan Pembiayaan; 10 Asuransi Jiwa; 15 Asuransi Umum; 1 Pegadaian; 1 Perusahaan Modal Ventura; 2 Perusahaan Penjaminan;  serta 1 Lembaga Keuangan Mikro.  

“Data ini menunjukkan bahwa ekosistem industri keuangan di Papua terus berkembang dan semakin beragam," kata Andri.

Kegiatan yang diinisiasi OJK RI ini dihadiri oleh Ketua dan jajaran OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Kabareskrim Polri, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta 14 gubernur dan 232 bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya