Berita

María Corina Machado (Foto: La Monde)

Dunia

IKD: Nobel Perdamaian untuk Machado Sarat Kepentingan Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada oposisi Venezuela María Corina Machado.

IKD menilai keputusan itu sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.

“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin jelas terlihat dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” kata Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, dalam pernyataan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025.


Menurut IKD, pemberian penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan semangat perdamaian. Machado dikenal mendukung sanksi dan tekanan dari negara asing terhadap Venezuela, yang berdampak langsung pada penderitaan jutaan rakyat. 

“(Keputusan) tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di Amerika Latin,” lanjut Amirul.

IKD menilai Venezuela selama ini menjadi simbol kemandirian dan keadilan sosial bagi negara-negara selatan dunia (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun kerja sama internasional yang setara dan tidak tunduk pada tekanan luar.

Karena itu, IKD memandang Nobel Perdamaian 2025 bukan sebagai penghargaan untuk perdamaian, melainkan provokasi politik. 

“Penghargaan Nobel ini bukan sebagai pengakuan atas perdamaian, tetapi sebagai provokasi politik, suatu upaya untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi Venezuela dan menutupi kebijakan-kebijakan koersif yang telah mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat di seluruh dunia berkembang,” tegas Amirul.

IKD juga menekankan bahwa tokoh perdamaian sejati adalah mereka yang menolak blokade ekonomi, menghormati prinsip tidak campur tangan, serta mendukung dialog dan kerja sama antarnegara secara setara.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Pasar Minyak Wait and See Situasi Terkini Hormuz

Selasa, 02 Juni 2026 | 10:14

Kedekatan dengan Megawati Menguntungkan Pemerintahan Prabowo

Selasa, 02 Juni 2026 | 10:04

Telur Jatuh di Bawah Harga Impas, BGN Turun Tangan

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:51

Kebakaran Hebat di Kemayoran Ludeskan 250 Rumah

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:38

Video Parade ALF di Perbatasan Aljazair Jadi Sorotan Internasional

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:32

Anies Angkat Topi untuk Dino Patti Djalal: Bukan Diplomat Karbitan

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:31

IHSG Loncat 1,35 Persen, Rupiah Tertekan Pagi Ini di Rp17.888 per Dolar AS

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:26

Iran Ancam Hentikan Negosiasi Jika Israel Terus Serang Lebanon

Selasa, 02 Juni 2026 | 09:09

Wildan Hakim: Gandengan Tangan Prabowo dan Megawati Peristiwa yang Natural

Selasa, 02 Juni 2026 | 08:58

GREAT Institute: Shangri-La Dialogue Krusial untuk Navigasi Ketidakpastian Geopolitik

Selasa, 02 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya