DPR : Dana Reses Untuk Kegiatan Serap Aspirasi Di Daerah Pemilihan

Pimpinan DPR meluruskan kabar yang menyebut adanya kenaikan dana reses bagi anggota DPR periode 2024-2029.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa dana reses ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, bukan oleh anggota dewan.

Menurut Dasco, pada periode 2019-2024 dana reses ditetapkan sebesar Rp400 juta. Sementara pada periode 2024-2029, Setjen DPR melakukan penyesuaian terhadap indeks kegiatan dan jumlah titik pelaksanaan reses, sehingga total dana yang diusulkan menjadi Rp702 juta.

"Jadi itu bukan kenaikan. Jadi itu kebijakan per periode anggota DPR yang berbeda. Jadi kalau periode 2019-2024, itu indeks dan jumlah titiknya berbeda," tegas Daco kepada wartawan, Sabtu 11 Oktober 2025. 

Ia menambahkan, perubahan nominal tersebut semata-mata mengikuti kebijakan administratif yang diusulkan oleh Setjen DPR.
 
"Untuk anggota DPR 2024-2029, itu indeks dan jumlah titiknya juga berbeda, sehingga angkanya berbeda. Nah, yang mengusulkan itu Sekretariat Jenderal, anggota DPR itu kan hanya menjalankan saja," kata Dasco.

Dasco lantas menegaskan bahwa dana reses bukanlah dana pribadi anggota DPR, melainkan dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

"Reses ini adalah kegiatan serap aspirasi masyarakat konstituen dengan berbagai kegiatan, seperti baksos dan lain lain, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan di dapil masing-masing," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata Dasco, reses tidak dilakukan setiap bulan, melainkan sekitar empat hingga lima kali dalam setahun.

"Reses anggota DPR dilakukan dalam setahun antara 4 atau 5 kali, bukan tiap bulan dan anggota DPR hanya menjalankan tugas yang sudah dirancang Kesekjenan DPR," pungkasnya.