Menkeu Purbaya Janji Kurangi Utang dan Pangkas Belanja Tak Produktif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menekan penerbitan utang pemerintah. Dalam arah kebijakannya, ia menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang baru. Namun, apabila utang tetap diperlukan, penggunaannya harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

“Kita akan coba mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Dalam artian kalau saya utang pun, itu pemakaiannya harus maksimal, jangan ada kebocoran, harus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin,” ujar Purbaya dalam Zoom Meeting bersama media di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Selain pengendalian utang, Purbaya juga menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah. Ia menegaskan bakal memangkas pos pengeluaran yang tidak produktif tanpa mengganggu program prioritas nasional.

“Kita akan coba kontrol belanja pemerintah supaya lebih baik, sehingga belanja yang tidak perlu bisa saya potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program yang tidak efisien dan hanya memboroskan uang negara, yang sebagian diperoleh dari utang,” tegasnya.

Hingga akhir Juni 2025, total outstanding utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio ini mendekati batas psikologis 40 persen yang selama ini dijaga oleh pemerintah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, total utang tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Angka itu sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp9.177,48 triliun.