Perusahaan layanan internet Starlink. (Foto: Starlink)
Sepak terjang starlink yang sudah cukup lama di Indonesia dinilai belum berdampak positif terhadap ekonomi dan pemerataan akses internet dalam negeri.
Perusahaan layanan internet garapan Elon Musk ini bahkan belum mampu hadir di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana komitmen awalnya. Alih-alih ada di wilayah 3T, Starlink justru banyak berada di perkotaan dan kini dikabarkan meminta frekuensi baru.
Keberadaan Starlink yang belum berdampak signifikan ini pun disorot publik. Salah satunya disampaikan Peneliti Keamanan dan Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), M Syauqillah.
”Ini bukan perihal asing, namun bagaimana pemerintah harus dapat mengatur siapapun termasuk pemain asing. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan proteksi data atas layanan internet di Indonesia," kata Syauqillah dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 10 Oktober 2025.
Syauqillah lantas menyinggung rencana Starlink yang ingin menjual handphone langsung terhubung ke satelit. Menurutnya, Handphone satelit Starlink tidak bisa dipandang sekadar
gadget, namun menyangkut kedaulatan dan kendali data masyarakat Indonesia.
"Meskipun ada rencana jual layanan ke HP, tanpa
gateway lokal, NOC yang dikendalikan di Indonesia dan kontrol reguler, layanan
direct-to-cell bisa beroperasi di luar pengawasan negara, yang menimbulkan risiko kedaulatan data," kritiknya.
Dalam kajian yang pernah dimuat, SKSG UI menyoroti ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia, terutama karena Starlink menyediakan layanan langsung ke pengguna tanpa melalui gateway dan infrastruktur nasional.
Kajian tersebut mencatat potensi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, risiko kebocoran data, dan penyebaran separatisme digital melalui wilayah sensitif seperti Papua, karena data tidak diaudit sesuai hukum Indonesia.
Direktur Komdigi, Aju Widya Sari sebelumnya juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan layanan Starlink. Starlink, kata dia, tidak bisa menyediakan layanan
direct-to-cell di Indonesia.
”Dalam implementasi saat ini, PT Starlink Services Indonesia dengan jenis izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki (ISP dan Jartup VSAT) tidak dapat menyediakan layanan D2C (
direct-to-cell) secara langsung kepada pelanggan," kata Aju.
