Berita

Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Desa Wanam, Merauke, 3 November 2025. (Foto: Dok. Setpres)

Nusantara

Pemerintah Komitmen Percepatan Pembangunan Papua

JUMAT, 10 OKTOBER 2025 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah menegaskan komitmen percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pembangunan di wilayah timur Indonesia berjalan seimbang dengan daerah lain, sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden ingin memastikan setiap program pembangunan di Papua membawa hasil nyata bagi masyarakat dan dikelola dengan sistem koordinasi yang solid,” kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, Jumat, 10 Oktober 2025.


Ia menambahkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Melalui mekanisme ini, komite Eksekutif memastikan koordinasi pembangunan semakin sinkron dan efisien di seluruh Provinsi Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius Fakhiri menyambut positif pembentukan komite eksekutif tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. 

“Koordinasi intensif menjadi kunci mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat,” tegas Matius.

Dengan adanya lembaga koordinatif di tingkat nasional, proses percepatan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Hal ini terutama penting dalam memastikan keberlanjutan proyek strategis seperti pembangunan jalan antarprovinsi, penguatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"Pemerintah daerah siap menjadi mitra aktif dalam implementasi kebijakan pusat di Papua," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya