Berita

Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Desa Wanam, Merauke, 3 November 2025. (Foto: Dok. Setpres)

Nusantara

Pemerintah Komitmen Percepatan Pembangunan Papua

JUMAT, 10 OKTOBER 2025 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah menegaskan komitmen percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pembangunan di wilayah timur Indonesia berjalan seimbang dengan daerah lain, sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden ingin memastikan setiap program pembangunan di Papua membawa hasil nyata bagi masyarakat dan dikelola dengan sistem koordinasi yang solid,” kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, Jumat, 10 Oktober 2025.


Ia menambahkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Melalui mekanisme ini, komite Eksekutif memastikan koordinasi pembangunan semakin sinkron dan efisien di seluruh Provinsi Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius Fakhiri menyambut positif pembentukan komite eksekutif tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. 

“Koordinasi intensif menjadi kunci mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat,” tegas Matius.

Dengan adanya lembaga koordinatif di tingkat nasional, proses percepatan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Hal ini terutama penting dalam memastikan keberlanjutan proyek strategis seperti pembangunan jalan antarprovinsi, penguatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"Pemerintah daerah siap menjadi mitra aktif dalam implementasi kebijakan pusat di Papua," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya