Berita

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima audiensi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra bersama perwakilan asosiasi pedagang Pasar Pramuka di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Oktober 2025. (Foto: Dokumentasi HPFPP)

Nusantara

Ketum PBB Temui Pramono Bawa Aspirasi Pedagang Pasar Pramuka

KAMIS, 09 OKTOBER 2025 | 23:19 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka di Jakarta Timur.

Hal itu dipastikan Pramono usai menerima audiensi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra bersama perwakilan asosiasi pedagang Pasar Pramuka yang juga kuasa hukum para pedagang di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Isu ini mencuat di tengah proses rencana revitalisasi yang tengah digodok oleh pemerintah daerah bersama Perumda Pasar Jaya.


“Alhamdulillah, Pak Gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Kata beliau ‘mulai hari ini dan seterusnya saya menjamin tidak ada pengosongan atau penggusuran terhadap seluruh pedagang Pasar Pramuka,” kata Gugum menirukan perkataan Gubernur Pramono dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.

Lanjut dia, Pramono akan memerintahkan Perumda Pasar Jaya agar membuka dialog yang seluas-luasnya dengan para pedagang Pasar Pramuka. 

“Jangan sampai, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka merasa keberatan dengan tarif baru yang dinilai terlalu tinggi,” tegasnya.

“Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” ungkapnya.

Sementara, itu Ricky selaku Sekretaris Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) menjelaskan sebelum adanya renovasi, para pedagang diminta 5 juta per tahun. Namun, usai renovasi, justru diminta Rp425 juta per kios untuk 20 tahun.

"Kalau dikali untuk 20 tahun berarti Rp100 juta. Kemudian sekarang ditetapkan harga Rp425 juta per kios untuk 20 tahun. Kami minta dinego Rp250 juta per kios di lantai dasar dan Rp200 juta di lantai satu untuk per 20 tahun," jelasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya