Berita

Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Hilirisasi Pertanian Bidik 1,6 Juta Lapangan Kerja Baru

KAMIS, 09 OKTOBER 2025 | 19:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program tersebut dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

"(Hilirisasi Pertanian) Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” ujar Amran dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. 


Dia menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Produk kelapa dalam akan diolah menjadi coconut milk dan Virgin Coconut Oil (VCO), yang nilai jualnya dapat meningkat hingga 100 kali lipat.

“Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” jelasnya.

Selain kelapa, pemerintah juga menargetkan hilirisasi komoditas gambir, yang saat ini menyuplai sekitar 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan tinta pemilu hingga keperluan rumah tangga. 

Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah, di mana tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.

“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” kata Amran.

Untuk mempercepat agenda tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun guna mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura nasional.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya