Berita

sidang lanjutan sengketa lahan tambang nikel di Halmahera Timur (Haltim) antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2025. (Foto: Istimewa)

Hukum

Bela Karyawan di Pengadilan

Dirut WKM: Harusnya Saya yang Tanggung Jawab

RABU, 08 OKTOBER 2025 | 21:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan kriminalisasi karyawan kembali mencuat saat sidang lanjutan sengketa lahan tambang nikel di Halmahera Timur (Haltim) antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2025. 

Dugaan adanya praktik kriminalisasi terhadap dua karyawan PT WKM yang menjadi terdakwa, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang.

Direktur Utama PT WKM, Eko Wiratmoko, yang hadir sebagai saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU)  memberikan kesaksian mengejutkan. Ia menegaskan bahwa dua karyawannya tidak seharusnya dijadikan terdakwa.


“Menurut saya, Awwab dan Marsel ini tidak bersalah. Yang salah saya. Harusnya saya yang bertanggung jawab, bukan mereka berdua,” ujar Eko di hadapan majelis hakim.

Eko secara gamblang menyebut jika dirinya memerintahkan memasang patok karena mendengar PT Position sudah melakukan penggalian di wilayah IUP PT WKM.

"Karena yang memiliki IUP harus menjaga wilayahnya. Nah karena itu saya minta untuk dipatok. Apakah saya salah, itu wilayah saya,” tegasnya.

Usai persidangan, Eko menambahkan bahwa kasus ini sarat dengan indikasi kriminalisasi terhadap pihaknya. 

Purnawirawan Jenderal TNI ini juga mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan yang menimbulkan tanda tanya besar. 

“Ada bukti-bukti yang saya serahkan ke penyidik Bareskrim, tapi tidak disertakan ke jaksa. Tidak masuk berkas. Ini sudah bisa masuk pidana karena menghilangkan barang bukti itu kejahatan,” tegas Eko.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya