Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), M Tauhid Hamdi. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), M Tauhid Hamdi mengaku dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pertemuan dengan Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut setelah tidak menjabat sebagai menteri agama.
Hal itu diungkapkan langsung Tauhid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 5,5 jam sejak pukul 09.56 WIB hingga pukul 15.22 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.
"Masih sekitar pendalaman pertemuan dengan Gus Yaqut sebelum KMA turun, sebelum. Dan pertemuan silaturahmi setelah tidak lagi menjadi menteri agama," kata Tauhid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore, 7 Oktober 2025.
Terkait pembagian kuota haji tambahan menjadi 50 persen, kata Tauhid, hal itu merupakan kewenangan dari Gus Yaqut.
"Oh itu 50 persen wewenangnya Gus Yaqut, Kementerian Agama, kita tidak ada intervensi untuk menentukan kuota 50-50, kita cuman ketemu biasa aja," pungkas Tauhid.
Tauhid sebelumnya juga sudah diperiksa sebanyak dua kali oleh tim penyidik, yakni pada Kamis, 25 September 2025, dan Jumat, 19 September 2025.
Hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
