Berita

Spanduk bertuliskan Tangkap dan Adili Jokowi. Biang dari Semua Korupsi membentang di mobil komando di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Gerakan Adili Jokowi Harus Lebih Agresif dan Masif

JUMAT, 03 OKTOBER 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Spanduk tangkap dan adili Joko Widodo alias Jokowi kembali terpampang di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 2 Oktober 2025.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, menanggapi aksi simbolik tersebut dengan dorongan agar konsolidasi gerakan menuntut pengusutan terhadap mantan Presiden Jokowi di KPK semakin digencarkan.

“Konsolidasi gerakan adili Jokowi di KPK harus lebih agresif, berskala besar, dan intensif. Agar menjadi pintu masuk membongkar aneka kejahatan di balik skandal ijazah palsu, kolusi proyek PSN, IKN abal-abal, dan lain-lain,” tegas Faizal lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.


Menurut Faizal, gerakan yang muncul tidak boleh melemah. Sebaliknya, harus diperluas dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil untuk menekan penegak hukum bertindak tegas.

“Jangan kendor, terus menggalang solidaritas dan memompa militansi elemen rakyat secara masif,” serunya.

Aksi ini dipandang menjadi simbol perlawanan moral terhadap apa yang disebut sebagai “dosa-dosa” Jokowi. Para pengunjuk rasa menegaskan, keadilan sejati harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapapun yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum harus berani diadili, termasuk mantan presiden.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya