Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan penindakan rokok ilegal di Surabaya, Kamis 2 Oktober 2025. (Foto: Kemenkeu)

Bisnis

Purbaya Janji Jaga Pasar dan Sikat Habis Rokok Ilegal

KAMIS, 02 OKTOBER 2025 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Ia menekankan, langkah itu untuk menjaga keadilan dalam persaingan dan memastikan penerimaan negara tetap terjaga.

“Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai, ya mereka rugi dong," kata Purbaya di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Surabaya, Jawa Timur, Kamis 2 Oktober 2025.

Menurutnya meski tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak naik pada 2026, pemerintah tetap membidik peningkatan penerimaan lewat pengawasan ketat dan menciptakan industri yang adil.


“Kita akan perkuat dengan ciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya, kira-kira begitu,” katanya.

Ia pun memaparkan langkah yang akan ditempuhnya adalah menjaga pasar agar tidak dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan kawasan industri hasil tembakau di beberapa daerah yang dicurigai sebagai pusat produksi ilegal. Upaya itu dilakukan agar para pelaku bisa masuk ke jalur formal.

“Akan diberdayakan, tapi setelah diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak, langsung saya sikat, saya nggak ada ampun tuh,” tegasnya.

Selain itu, jalur impor juga akan diawasi lebih ketat. Purbaya menegaskan, pengawasan di pelabuhan juga bakal diperkuat untuk menutup celah masuknya rokok ilegal dari luar negeri.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya