Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025, yang menyebut soal kebakaran kilang menjadi perhatian serius Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Presiden FSPPB, Arie Gumilar menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir publik yang keliru, seolah-olah insiden kebakaran kilang terjadi secara disengaja.
Hal ini kata dia, tidak hanya merugikan nama baik Pertamina dan pekerjanya, namun juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.
“Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi,” tegas Arie Gumilar kepada wartawan di Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.
Apabila bukti faktual tidak ada, sambung Arie, FSPPB meminta pernyataan itu segera dikoreksi demi menjaga marwah pekerja, perusahaan, serta kepercayaan publik terhadap negara.
Masih kata dia, FSPPB juga mengingatkan bahwa pembangunan maupun revitalisasi kilang, seperti proyek RDMP, adalah proses strategis berskala besar yang tidak sederhana.
“Membangun kilang bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri. Proses ini membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,” jelasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) membangun kilang minyak di Tanah Air.
Menurut Purbaya, Indonesia bukan tidak bisa membangun kilang, tetapi karena selama ini tidak dikerjakan dengan serius. Ia mengungkit janji Pertamina pada 2018 yang mau membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun, namun belum kunjung terealisasi.
Purbaya menyebut janji itu disampaikan Pertamina ketika investor China ingin membangun kilang minyak di Indonesia. Saat itu Pertamina menolak dengan alasan produksinya akan over kapasitas dengan rencana membangun tujuh kilang baru.
"Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari Parlemen juga mengontrol Pertamina, mengontrol hal tersebut, jadi kita kerja sama. Tujuan kita sama sepertinya, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran," kata Purbaya.
