Pimpinan DPD dan peserta dialog Kebangsaan dan Kenegaraan yang digelar di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 September 2025. (Foto: Dokumentasi DPD)
Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD yang Lebih Berdaya” digelar di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 30 September 2025.
Sejumlah pakar hadir sebagai narasumber, di antaranya Guru Besar IPDN Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, akademisi Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin, dan analis komunikasi politik Hendri Satrio.
Dalam forum tersebut, program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas DPD RI menjadi sorotan. Hendri Satrio menilai kegiatan serentak di empat subwilayah itu merupakan langkah positif.
“Tanam jagung, tanam sejuta pohon, tebar benih ikan, itu program sangat bagus. Nanti sudah ada hasilnya, harus dikomunikasikan, supaya diikuti oleh daerah-daerah lainnya,” kata Hendri Satrio.
Adapun, Rocky Gerung menilai inisiatif tersebut sejalan dengan gagasan green democracy yang kini menjadi percakapan global. Menurutnya, DPD tak lagi sebatas mewakili daerah, melainkan juga ekosistem dan keberlanjutan.
“Begitu anda bicara tentang green democracy, anda bicara sebagai wakil-wakil bumi, bukan lagi wakil-wakil daerah itu,” tegas Rocky.
Sementara itu, Andi Irman Putra Sidin menyebut peluang penguatan kewenangan DPD setara DPR dan Presiden terbuka, asalkan kapasitas lembaga senator terus ditingkatkan.
“Kita hanya butuh lima orang untuk melakukan penguatan DPD sama dengan DPR sama dengan Presiden. Tetapi, DPD harus sekolah dulu baik-baik dalam dua tahun ini,” jelasnya.
Irman juga menyoroti citra positif DPD yang mulai mendapat apresiasi, termasuk dari Kementerian Pertanian.
“Saya lihat kemarin banyak berita sudah memulai bagaimana Pak Ketua DPD dipuji-puji sama Wakil Menteri Pertanian, ini baru parlemen, ini mengawal ketahanan pangan,” ujarnya.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan lembaganya kini berperan lebih luas, termasuk isu lingkungan dan perubahan iklim.
Ia menyebut empat RUU inisiatif DPD telah masuk Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.
“Sebenarnya, DPD itu bukan hanya ngurusin masyarakat daerah. Lebih dari itu, DPD RI harusnya posisinya juga ngurusin iklim, lingkungan, air, udara, dan ekosistem. Itu perintah konstitusi,” tutur Sultan.
Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, serta puluhan anggota DPD RI lainnya.
