Suasana kericuhan kader PPP saling baku hantam di arena Muktamar X 2025 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 27 September 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 27 September 2025, berlangsung panas dan sempat diwarnai kericuhan.
Agenda yang sedianya digelar 27-29 September 2025 itu terpaksa ditutup lebih cepat, dengan keputusan aklamasi memilih Muhamad Mardiono sebagai ketua umum.
Mardiono berdalih, percepatan muktamar dilakukan karena keadaan darurat.
“Ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu.
Sejak awal, suasana tegang sudah terasa. Pidato pembukaan Mardiono yang saat itu masih menjabat Plt Ketum disoraki “ketua baru, ketua baru”, yang dibalas sorakan “lanjutkan, lanjutkan”. Sorak-sorai itu terus terdengar hingga Mardiono menutup pidatonya dan meninggalkan ruangan.
Kericuhan pecah ketika Mardiono diwawancarai awak media usai membuka muktamar. Kubu penolak Mardiono berteriak “perubahan, perubahan” yang dibalas “lanjutkan, lanjutkan”.
Suasana memanas hingga terjadi adu mulut, saling dorong, baku hantam, bahkan pelemparan kursi.
Aparat keamanan akhirnya turun tangan dan berhasil meredam keributan.
Juru Bicara DPP PPP Usman Tokan menduga ada penyusup yang sengaja memicu kericuhan.
Ia menegaskan dinamika pro dan kontra dalam forum muktamar wajar terjadi, asalkan disampaikan secara etis.
“Kalau misalnya terjadi teriak-teriakan biasa di dalam muktamar, itu hal wajar. Sepanjang tidak anarkis, tidak ada masalah,” ujar Usman.
Usai aklamasi, Mardiono menuding ada pihak yang membuat keributan, meski 80 persen pemilik suara setuju muktamar dipercepat.
“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat,” kata Mardiono.
Aklamasi tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang.
Namun, forum kemudian diambil alih kelompok pendukung rivalnya, Agus Suparmanto. Mereka menggelar rapat tersendiri dan menetapkan Agus sebagai ketua umum.
Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya Wijaya, menegaskan aklamasi Mardiono sah secara hukum.
“Memang yang memenuhi syarat hanya Pak Mardiono selaku Plt Ketua Umum. Dan kemudian memang tidak ada lagi calon lain, ya dianggap kemudian itu aklamasi pada saat sidang awal di buka itu,” ungkap Andi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Menurut Andi, klaim aklamasi Agus tidak sah.
“Ya, ilegal lah (aklamasi Agus),” tegasnya.
Namun, pada Minggu 28 September 2025, kubu Agus menggelar Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol. Agus hadir bersama sejumlah ketua majelis PPP, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, dan Sekjen PPP 2020-2025 Arwani Thomafi.
Sekretaris Steering Committee (SC) kubu Agus, Rusman Yakob, menegaskan aklamasi Agus sah dan konstitusional. Ia juga memperkenalkan Romahurmuziy sebagai “mastermind”, yang disambut tepuk tangan peserta.
“Inilah yang harus kami jawab pada sore hari ini,” ujarnya.
Rusman memaparkan bahwa sidang awal dipimpin Amir Uskara menuai protes karena dianggap bagian dari tim pemenangan.
Ia menyebut muktamirin kemudian menunjuk SC untuk melanjutkan sidang hingga paripurna kedua, yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono.
“Muktamirin secara aklamasi memilih Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” katanya.
Menurut Rusman, seluruh proses berjalan sesuai mekanisme.
“Jadi tidak benar kalau ada klaim bahwa terpilihnya Pak Agus menyalahi AD/ART. Itu pandangan yang sangat keliru,” tegasnya.
Dengan demikian, Muktamar X PPP akhirnya melahirkan dua versi kepemimpinan yakni kubu Muhamad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
