Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Bisnis

Menkeu Tolak Naikkan Cukai Agar Industri Rokok Tidak Mati

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 17:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusannya tidak menaikkan cukai rokok pada 2026. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga industri tetap hidup sekaligus mencegah peredaran rokok ilegal yang berpotensi menguasai pasar.

“Setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuman kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat. Itu yang kita kerjakan,” kata Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima investor Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.


Purbaya menilai, menahan kenaikan cukai lebih realistis dibanding membiarkan industri dalam negeri mati. 

“Nggak naik udah syukur. Harusnya kan mereka minta turun. Untungnya nggak minta turun sih. Mereka bilang sudah cukup nggak naik,” tegasnya.

Terkait alasan kesehatan karena mudahnya mengakses rokok, Purbaya menekankan perlunya keseimbangan dengan aspek ekonomi. 

“Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang hilang gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan,” ujarnya.

Keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan cukai roko  menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Manik Marganamahendra, menyebut murahnya harga rokok telah mendorong jumlah perokok anak mencapai hampir 6 juta orang.

“Kapan Bapak akan mendengar suara kami yang terdampak? Padahal, cukai yang lebih tinggi bisa menjadi alat efektif untuk mencegah generasi muda terjebak dalam siklus kecanduan dan penyakit akibat rokok,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya