Berita

Ilustrasi

Politik

Program MBG Lebih Efektif melalui Komite Sekolah dan Kantin Sekolah

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut lebih tepat dijalankan melalui komite sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah.

Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah, program ini diharapkan dapat memperkuat kesehatan, tumbuh kembang, konsentrasi belajar, produktivitas, hingga kualitas pendidikan nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Selasa, 30 September 2025.


Namun dalam implementasinya kata Hasanuddin, terdapat tantangan efektivitas, transparansi, serta kesesuaian dengan kebutuhan siswa. 

Apabila pengelolaan hanya diserahkan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) atau pihak ketiga, potensi birokrasi berlapis justru dapat memperlambat distribusi dan mengurangi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan nyata siswa.

"Untuk itu, Siaga 98 menilai pengelolaan program MBG lebih tepat dijalankan melalui komite sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah. Model ini memiliki sejumlah keunggulan," terang Hasanuddin.

Keunggulan dimaksud, yakni transparan dan akuntabel karena mudah diawasi langsung oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Selanjutnya partisipatif karena melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, alumni, dan dunia usaha.

Selanjutnya efisien dan tepat sasaran karena distribusi lebih cepat karena langsung dikelola di sekolah. Kemudian pemberdayaan ekonomi lokal karena pengadaan bahan pangan diprioritaskan dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM sekitar. Serta sesuai kebutuhan siswa karena menu lebih mudah disesuaikan dengan standar gizi sekaligus kearifan lokal.

Masih kata Hasanuddin, Siaga 98 mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas. 

"Tugas pemerintah adalah menetapkan standar gizi, mengawasi kualitas makanan dan penggunaan anggaran, serta memberikan fasilitasi dan insentif bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya