Berita

Ilustrasi

Politik

Program MBG Lebih Efektif melalui Komite Sekolah dan Kantin Sekolah

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 11:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut lebih tepat dijalankan melalui komite sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah.

Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah, program ini diharapkan dapat memperkuat kesehatan, tumbuh kembang, konsentrasi belajar, produktivitas, hingga kualitas pendidikan nasional," kata Hasanuddin kepada RMOL, Selasa, 30 September 2025.


Namun dalam implementasinya kata Hasanuddin, terdapat tantangan efektivitas, transparansi, serta kesesuaian dengan kebutuhan siswa. 

Apabila pengelolaan hanya diserahkan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) atau pihak ketiga, potensi birokrasi berlapis justru dapat memperlambat distribusi dan mengurangi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan nyata siswa.

"Untuk itu, Siaga 98 menilai pengelolaan program MBG lebih tepat dijalankan melalui komite sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah. Model ini memiliki sejumlah keunggulan," terang Hasanuddin.

Keunggulan dimaksud, yakni transparan dan akuntabel karena mudah diawasi langsung oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Selanjutnya partisipatif karena melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, alumni, dan dunia usaha.

Selanjutnya efisien dan tepat sasaran karena distribusi lebih cepat karena langsung dikelola di sekolah. Kemudian pemberdayaan ekonomi lokal karena pengadaan bahan pangan diprioritaskan dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM sekitar. Serta sesuai kebutuhan siswa karena menu lebih mudah disesuaikan dengan standar gizi sekaligus kearifan lokal.

Masih kata Hasanuddin, Siaga 98 mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas. 

"Tugas pemerintah adalah menetapkan standar gizi, mengawasi kualitas makanan dan penggunaan anggaran, serta memberikan fasilitasi dan insentif bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya