Berita

Kader PPP saling baku hantam di arena Muktamar X. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Waketum PPP Minta Muktamirin Jaga Perilaku Sesuai Ajaran Islam

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta para peserta Muktamar X atau Muktamirin untuk menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi merespons kericuhan yang sempat terjadi setelah pembukaan Muktamar X. 

“Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” kata Rusli, Sabtu 27 September 2025. 


Rusli menuturkan, PPP yang notabene partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan perkelahian dan keributan. 

“Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Rusli menegaskan bahwa dirinya enggan membawa PPP ke dalam konflik seperti zaman Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang terpecah menjadi dua kubu.

“Saya rasa konflik itu hanya membuat kita semakin jauh dengan masyarakat dan merupakan satu hal yang menyebabkan PPP ada di titik ini. Semoga tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Pembukaan Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Sabtu 27 September 2025, berujung ricuh. 

Kericuhan terjadi setelah acara pembukaan usai. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono didampingi Waketum PPP Amir Uskara beranjak meninggalkan ruangan utama untuk melakukan jumpa pers. 

Di tengah-tengah jumpa pers, kader saling berteriak dan sahut-sahutan. Para pendukung Mardiono teriak “lanjutkan”. Sementara itu, kubu kader yang tidak pro dengan Mardiono berteriak “turun”.

Beberapa kader lainnya mencoba menenangkan kedua kubu, karena sedang sesi wawancara. Namun tak diindahkan. 

Sontak kedua belah pihak tersebut saling mendekat dan terjadilah baku hantam. 

Tak berlangsung lama, petugas keamanan partai, dibantu kepolisian turun tangan dan kericuhan bisa dilerai.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya