Berita

Dari kiri ke kanan: KH Moch Choiri Fathullah, Ustaz Ahmad Samsul Rijal, dan KH Abdul Muhaimin di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Sambangi Gedung Merah Putih

Kiai NU Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 16:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) sambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan dan desakan agar KPK segera mengumumkan tersangka korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Para Kiai yang hadir di Gedung Merah Putih KPK tergabung dalam Forum Silaturahim Kiai dan Pesantren (Forsikap). Mereka yang hadir, yakni Koordinator Forsikap yang juga anggota A'wan PBNU Kiai Abdul Muhaimin, Sekretaris Forsikap Ustaz Ahmad Samsul Rijal, dan Kiai Moch Choiri Fathullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa).

"Para Kiai hadir ke KPK sambil silaturahim memberikan dukungan penuh ke KPK untuk mengusut dugaan korupsi tambahan kuota haji itu," kata Ustaz Samsul kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore, 26 September 2025.


Ustaz Samsul menegaskan agar KPK tidak ragu untuk menetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Apalagi KPK mendapatkan dukungan dari para Kiai.

"Kita sudah sampaikan kepada KPK semuanya, dan kita minta kepada KPK untuk segera mungkin menetapkan tersangka itu," tuturnya.

Sementara itu, Kiai Abdul Muhaimin mendoakan agar KPK tetap tegak lurus dan bisa menyelesaikan perkara kuota haji. Mengingat kata dia, warga NU merasa menjadi korban trial by press.

"Saya harap dengan lebih cepat lebih baik, transparan, adil, profesional, dan wise," pungkas Kiai Muhaimin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya