Berita

Ilustrasi

Politik

Format Program MBG Sebaiknya Diubah

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 15:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta agar mengubah format program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi bahan kritik publik.

Permintaan itu disampaikan Guru Besar Universitas Andalas Prof Sjafruddin Karimi, mengomentari adanya kasus keracunan massal yang diduga akibat konsumsi menu MBG di sejumlah daerah. 

Ia mengatakan format pemberian MBG bisa langsung diserahkan ke orangtua siswa atau dibuatkan dapur di sekolah.


"Keracunan massal punya risiko tinggi. Kita minta formatnya diubah, langsung ke orang tua siapkan makan buat anak-anak mereka dengan alokasi anggaran; atau siapkan infrastruktur di sekolah yang layak untuk siapkan makanan," ucap Sjafruddin Karimi kepada wartawan, Jumat, 26 September 2025.

Ia berharap para politisi bisa terbuka pikirannya, lantaran program ini memiliki risiko tinggi dengan anggaran yang tidak sedikit.

"Orang politik harap realistis pahami realitas lapangan. Kepentingan anak-anak untuk bebas dari risiko yang sangat tidak diharapkan mesti menjadi pertimbangan nomor satu," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan perlu ada strategi baru agar program yang mulia ini agar dalam pelaksanaannya minim risiko.

"Karena itu harus diimplementasikan dengan strategi baru dengan risiko paling minimum buat anak-anak masa depan bangsa kita," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya