Berita

Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Foto: Setpres)

Politik

Kepala BGN Harus Minta Maaf ke Orang Tua Siswa Imbas Keracunan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, merupakan langkah tepat. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menekankan evaluasi harus menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.


Dia menekankan hasil evaluasi harus diumumkan transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar kepercayaan publik terjaga.

“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hensa mendorong pemerintah untuk tidak hanya mendengarkan masukan masyarakat, tetapi juga mengimplementasikannya dalam perbaikan program.

Ia menilai, keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Kepala Badan Gizi Nasional harus dengan segera minta maaf kepada semua orang tua siswa akibat MBG yang diduga meracuni anak mereka!" tandasnya.  

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya