Berita

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengungkap kasus pembobolan rekening dormant di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 September 2025 (Foto: Humas Polri)

Presisi

Ini Peran dan Jabatan Tersangka Pembobol Rekening Dormant Ban BUMN

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 08:30 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktur Tindak Pindana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan peran sembilan orang tersangka kasus pembobolan rekening dormant Bank BUMN senilai Rp 204 miliar. 

Mereka  adalah AP, GRH, C, DR, NAT, R, TT, DH, dan IS yang terbagi dalam tiga kelompok yakni kelompok karyawan bank, pembobol rekening dormant, dan pelaku pencucian uang.

Peran mereka adalah: AP menjabat sebagai kepala cabang bank dan berperan untuk memberi akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku. Dimana, akses itu bisa dipakai menguras isi rekening dormant lalu memindahkannya ke rekening penampung.


Lalu, tersangka lain dari pihak bank yakni berinisial GRH yang menjabat Consumer Relations Manager dan berperan sebagai penghubung antara AP ke pelaku jaringan pembobol rekening dormant.

"Selaku kepala cabang pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia," kata Helfi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 September 2025.

Masih kata Helfi, C disebut merupakan aktor utama yang memindahkan rekening dormant ke rekening penampung, DR mengaku sebagai konsultan hukum dengan peran melindungi para pembobol bank, serta NAT merupakan mantan pegawai bank.

"NAT peran sebagai eks pegawai bank yang melakukan access ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindahbukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan," jelas Helfi.

Lalu, R berperan sebagai mediator yang juga mencari dan mengenalkan para pembobol bank dengan kepala cabang. TT berperan untuk mengelola uang membobol rekening dormant.

"TT bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan," ucap Helfi

Kelompok terakhir yakni pelaku pencurian uang yakni DH dan IS. DH membuka blokir kemudian memindahkan dana yang terblokir dan setelah uang itu bisa diakses diterima oleh IS melalui rekening penampung.

Fakta uniknya, DH dan C turut terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta di Bekasi beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, polisi turut menyita barang bukti uang senilai Rp 204 miliar.

Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar, Pasal 46 ayat 1 juncto Pasal 30 ayat 1 UU 1/2004 tentang perubahan kedua atas UU 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda Rp600 juta.

Kemudian, Pasal 82 dan Pasal 85 UU 3/2011 tentang Transfer Dana dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp20 miliar, terakhir Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya