Bersihkan KKN dari Seleksi Masuk Polisi

Selama ini Polri dinilai terlalu gemuk di tingkat pusat, sementara kekuatan di daerah belum optimal. Kondisi itu membuat rantai komando panjang dan pelayanan publik kurang efektif. 

"Restrukturisasi diperlukan agar Polri lebih ramping di pusat namun kuat di daerah, sehingga kinerjanya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 26 September 2025.

Noor juga mendorong pengawasan internal yang dilakukan Divisi Propam diperkuat serta turut diawasi oleh lembaga eksternal independen agar prinsip akuntabilitas benar-benar berjalan dan ruang impunitas bisa ditutup rapat. 

"Sebab, sistem kontrol ganda, internal dan eksternal, menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata Noor.

Selanjutnya, kata Noor, reformasi juga harus menyentuh aspek rekrutmen dan pendidikan calon anggota Polri. Menurutnya, seleksi harus bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Lebih jauh, kata Noor, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga menanamkan etika, penghormatan terhadap HAM, serta pendekatan humanis. 

“Polisi masa depan harus hadir dengan wajah yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Noor.