Berita

Rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR RI bersama akademisi bahas perubahan ke-4 UU BUMN. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Guru Besar Diajak Kembalikan Marwah BUMN sebagai Agen Pembangunan

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 02:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi VI DPR meminta guru besar bidang BUMN agar membuat formulasi baru untuk mengembalikan marwah perusahaan pelat merah sesuai tujuan awalnya sebagai agen pembangunan bangsa.

Hal itu diungkap Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dalam rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah guru besar fakultas hukum terkait revisi UU BUMN.

"Saya mohon petunjuk dari Bu Profesor, Bapak Profesor, dan Bapak Gede ini gimana caranya BUMN sesuai tujuan awal," kata Khilmi di Komplek DPR Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2025.


Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti banyaknya perusahaan turunan BUMN yang justru merugikan keuangan negara.

Menurutnya, pembentukan anak dan cucu usaha BUMN seharusnya bertujuan sebagai penunjang kinerja, namun fungsi itu tidak berjalan.

"Jadi dengan jalannya waktu ini banyak cucu, cicit ini yang merugi," kata Khilmi.

Ia menambahkan, sejumlah anak cucu perusahaan pelat merah tidak pernah mencari keuntungan lantaran para entitas usahanya hanya menyalurkan gaji kepada karyawannya tanpa peduli pada kerugian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya