Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

DPR Minta APH Investigasi Insiden Keracunan MBG

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proaktif dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. 

“Kita meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 September 2025. 

Sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG tercatat memicu 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Sejumlah kasus bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa dan melumpuhkan kegiatan belajar.


Dasco meminta Badan Gizi Nasional (BGN) juga serius menyikapi insiden keracunan siswa tersebut. 

Namun demikian, ia menyatakan bahwa DPR tetap memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi internal menyikapi insiden tersebut. 

“Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” demikian Dasco.

Terpisah, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan keseriusannya dalam mengusut kasus keracunan MBG di beberapa daerah. Ia menyebut kasus di Bandung Barat menjadi contoh yang harus disikapi karena berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). 

"Kita sudah kerja sama dengan kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan. Di Bandung Barat ada dua dapur, pemiliknya satu yayasan, ini kita lagi investigasi, dapur sudah ditutup. Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami," ucap Nanik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya