Berita

Puluhan massa dari Komite Peduli Jakarta (KPJ) menggeruduk markas DPRD DKI Jakarta. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Politik

KPJ Kepung DPRD DKI Protes Larangan Rokok di Tempat Hiburan Malam

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 14:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

. Puluhan massa dari Komite Peduli Jakarta (KPJ) menggeruduk markas DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 25 September 2025.

Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster, menolak rencana larangan penjualan rokok di tempat hiburan malam yang tengah digodok DPRD melalui Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Tolak larangan rokok di tempat hiburan malam," tulis salah satu spanduk yang dibentangkan massa.


Massa KPJ menilai kebijakan larangan ini justru berpotensi mematikan usaha hiburan yang selama ini bergantung pada pengunjung dewasa. Mereka mendesak DPRD lebih bijak dan realistis dalam merumuskan Raperda, terutama dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap pekerja hiburan malam.

Koordinator aksi, Pendy, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya merugikan pelaku usaha hiburan malam, tetapi juga mengancam ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

“Kami menolak keras larangan total ini. Jangan sampai dewan membuat aturan yang hanya menyusahkan rakyat kecil sementara ada kepentingan bisnis tertentu di baliknya,” tegas Pendy.

KPJ juga menduga ada praktik jual beli pasal oleh oknum DPRD. Massa mengingatkan jangan sampai Raperda KTR dimanfaatkan sebagai alat dagang untuk kepentingan pribadi

"Ini penghinaan terhadap warga Jakarta,” tegasnya.

Sayangnya, sepanjang aksi berlangsung, tak satu pun anggota dewan Kebon Sirih yang muncul menemui massa. Demonstran menyebut para wakil rakyat tak berani menghadapi langsung aspirasi publik.

Meski sempat diwarnai ketegangan, demonstrasi tetap berjalan damai hingga massa membubarkan diri dengan ancaman akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka diabaikan.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya