Berita

Sembilan pengurus partai politik (parpol) non parlemen hadir di kediaman Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 24 September 2025. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Sekber Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk

Hanura dan Partai Non Parlemen Tatap Pemilu 2029

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 02:13 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menyongsong Pemilu 2029 yang berisi 12 partai non parlemen resmi dibentuk pada Rabu malam, 24 September 2025.

Belasan partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Perindo, PKN, Partai Prima, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, dan Partai Umat, Partai Garuda, Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Sembilan partai hadir, yang lain nanti mau nyusul silakan," kata Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) di kediaman pribadinya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.


Adapun pembentukan Sekber ini berangkat dari kontestasi Pemilu 2024 silam, di mana OSO mengklaim ada 17 juta lebih suara rakyat hilang dan tidak terwakili di DPR.

"Sayang ini suara hilang milik rakyat. Di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR," kata OSO.

OSO mengatakan, suara rakyat tersebut hilang karena parliamentary threshold yang bukan sekadar statistik elektoral, namun sudah mengarah ke kejahatan representasi serta pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan penyimpangan terhadap teori prinsip demokrasi.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya