Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Kasus Keracunan MBG Bukan Alasan untuk Menyetop Program

RABU, 24 SEPTEMBER 2025 | 13:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menanggapi maraknya keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin itu, peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program.

“Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, semua hal itu harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu hasilnya,” ujarnya di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. 


Ia menegaskan, PKB melalui Fraksi di DPR akan mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan tepat sasaran. Namun soal wacana penghentian program, Cak Imin membantah. 
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” tegasnya.

Ditanya apakah kejadian ini bakal melahirkan SOP baru atau perbaikan pelaksanaan, ia menyerahkan pada instansi teknis. 
“Nah itu nanti tanya, saya nggak tahu. Itu bukan koordinasi bidang saya. Tapi intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atasnya dengan cepat,” jelasnya.

Terkait usulan agar MBG dikelola langsung oleh orang tua siswa, mantan Cawapres Koalisi Perubahan pendamping Anies Baswedan itu juga menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Gizi Nasional. 

“Itu terserah BGN. Mereka yang memiliki kewenangan, mereka lebih tahu,” pungkasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya