Cak Imin Minta Kader PKB Tobat karena Belum Sejahterakan Petani

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan refleksi mendalam dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang jatuh pada Rabu, 24 September 2025.

Dalam momentum tersebut, sosok yang akrab disapa Cak Imin itu juga menegaskan komitmennya bersama PKB untuk terus memperjuangkan agar Hari Tani Nasional diakui secara resmi sebagai hari nasional. 

“Tujuannya dalam rangka mengingatkan kita semua agar kepedulian, komitmen seluruh kebijakan untuk para petani kita," katanya di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Lebih jauh, Cak Imin itu tak segan mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan perjuangan politik dalam membela kepentingan petani. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para petani atas keterbatasan perjuangan selama dua dekade terakhir.

“Ya, kita memang jujur. PKB, saya, legislatif, eksekutif, telah berjuang tapi gagal. Tapi yang kedua mungkin lalai, tidak sungguh-sungguh. Kita bertobat, dan dalam waktu terus ke depan ini, kami akan membersamai mereka,” kata Cak Imin.

Menurutnya, kealpaan, kelalaian, hingga ketidaksungguhan memperjuangkan petani tidak bisa dipungkiri. Karena itu, ia berharap ke depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mewujudkan cita-cita besar bagi kesejahteraan petani.

Cak Imin menggarisbawahi tiga agenda penting yang perlu diwujudkan, yakni redistribusi tanah agar petani kecil mendapat lahan minimal 2 hektare, peningkatan alokasi anggaran untuk sarana produksi pertanian, serta penyediaan akses permodalan yang lebih terjangkau.

“Saya menyadari KUR untuk petani belum ada. Kalau 6 persen bagi petani mungkin berat. Karena itu saya sedang mendorong Koperasi Desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus,” jelasnya.

Muhaimin menutup pesannya dengan harapan agar momentum Hari Tani Nasional sekaligus Harlah ke-11 Gerbang Tani tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan konkret demi kesejahteraan petani.