Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. (Foto: Dok. RMOL)
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dipastikan tidak membuka rekrutmen tenaga pendamping desa pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menanggapi beredarnya kwitansi uang muka atau tanda jadi calon tenaga pendamping desa.
"Saya pastikan tahun ini tidak ada rekrutmen," ujar Yandri kepada RMOL melalui sambungan telepon, Selasa 23 September 2025.
Yandri tegas mengatakan pungutan dalam kwitansi itu adalah penipuan. Dia meminta pihak yang dirugikan untuk membuat laporan polisi.
"Yang begini ini mungkin orang mencari keuntungan pribadi saja. Jadi saran saya, bagi yang merasa dirugikan, laporkan ke polisi," katanya
Pun juga soal beredarnya kabar tenaga pendamping desa disebut disiapkan untuk PAN, Yandri tegas membantah.
Yandri yang merupakan kader PAN mengatakan, tenaga pendamping desa adalah tenaga profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik.
"Pendaftarannya sistem online langsung, tidak melalui Kemendes, itu tidak boleh orang partai politik. Jadi kalau ada orang partai politik langsung tertolak," pungkasnya.
Baru-baru ini beredar foto kwitansi yang bertuliskan keterangan uang muka atau tanda jadi pendaftaran tenaga pendamping desa.
Surat itu tertulis dua nama, Ferdi Fadia Hasan dan Syahibin Nasir. Lokasinya, di Desa Penggawa, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Tertulis dalam kwitansi itu, Ferdi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 sebagai tanda jadi kepada Syahibin.
Sementara beredar juga tangkapan layar pecakapan satu grup Whatsapp.
Pada percakapan itu, salah satu anggota grup mengatakan telah mengambil keterangan kesehatan jiwa di RSU Anutapura Palu, Sulawesi Tenggara.
Orang itu mengaku mewawancarai satu orang calon pendamping desa dari Kabupaten Pasangkayu.
Pengakuannya, orang yang diwawancarai adalah kader PAN yang disiapkan untuk menjadi pendamping desa. Bahkan, mereka didukung anggota DPR RI dari PAN.
