Berita

Pimpinan DPR bersama 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 23 September 2025. (Foto: YouTube TV Parlemen)

Politik

DPR Setujui Sembilan Hakim Agung dan Satu Hakim Ad Hoc HAM

SELASA, 23 SEPTEMBER 2025 | 16:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR menyetujui 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM dalam rapat paripurna ke-V masa sidang I tahun anggaran 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 23 September 2025.

Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana menyampaikan laporannya kepada seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna terkait 9 hakim dan 1 hakim ad hoc yang telah melakukan fit and proper test beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk menyepakati dan mengesahkan 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc tersebut.


“Terima kasih kepada pimpinan komisi III DPR yang telah menyampaikan laporannya. Sidang dewan yang kami hormati apakah laporan Komisi III atas uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung dapat disetujui?" tanya Puan dalam rapat paripurna.

“Setuju, tok!” ucap seluruh anggota dewan dibarengi ketokan palu pimpinan sidang sebagai tanda setuju.

Berikut nama-nama para hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui DPR:

Hakim Agung MA
:
- Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata
- Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
- Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN
- Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer
- Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
- Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama
- Muhayah, Hakim Agung kamar Agama
- Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata
- Suradi, Hakim Agung kamar Pidana

Hakim Ad Hoc HAM:

- Puguh Haryogi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya