Kepala BNPT, Eddy Hartono. (Dokumentasi Pribadi)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menempatkan pencegahan di ruang digital sebagai salah satu fokus utama. Pasalnya, transformasi digital yang pesat saat ini membawa dua sisi bagi kehidupan masyarakat.
Di satu sisi, ruang siber membuka peluang untuk memperluas literasi, komunikasi, dan interaksi sosial. Namun di sisi lain, ruang ini juga sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, ideologi kekerasan, hingga melakukan perekrutan anggota.
"Kita ketahui bersama bahwa ruang digital ini bisa menjadi sarana yang positif, juga menjadi sarana yang negatif," ujar Kepala BNPT, Eddy Hartono. lewat keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Sebagai implementasi nyata, BNPT membentuk Satgas Kontra yang bertugas memetakan platform, konten, hingga substansi yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan paham radikal. Langkah ini diarahkan agar ruang digital tetap menjadi tempat yang sehat dan produktif bagi generasi muda maupun masyarakat luas.
"Sehingga tidak menyebar bisa mempengaruhi bagi generasi muda sekarang maupun masyarakat. Tentunya semua elemen masyarakat kami berharap untuk berpartisipasi aktif," pungkasnya.
Eddy juga menekankan penguatan kontra radikalisasi merupakan bagian dari agenda prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Hal ini mencakup langkah-langkah strategis untuk menandingi ideologi, narasi, dan propaganda yang kerap menyebar di ruang siber maupun di ruang konvensional.
"Didalam RPJMN bahwa ini merupakan interpretasi dari Asta Cita Presiden dimana BNPT mempunyai 4 kegiatan prioritas nasional, salah satunya adalah memperkuat kegiatan kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi itu adalah melakukan kontra ideologi, kontra narasi dan kontra propaganda, ini dilakukan di dalam ruang siber atau digital maupun di ruang konvensional," jelas Eddy.
Senada dengan kepala BNPT, Direktur Pemberitaan Antara, Irfan Junaidi, juga menekankan bahwa tantangan ruang siber bukan hanya dihadapi oleh aparat pemerintah, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah bersama antara media, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan.
"Kalau untuk media massa barangkali mungkin akan lebih susah karena proses pengolahan sampai penyiaran informasi di media massa cukup ketat asesmennya, ada filter-filternya. Nah kalau media sosial kan sangat terbuka, nah barangkali ini menjadi PR yang harus kita kerjakan bersama," tutupnya.
