Pengelolaan Haji Diperkuat Lewat Sinergi Lintas Kementerian

Pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia selalu menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, Indonesia dituntut memiliki sistem pengelolaan yang matang, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan langkah awal yang ia ambil adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian. Salah satunya melalui pembahasan dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta.

"Pagi tadi saya berkoordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anis Matta terkait dengan penguatan Diplomasi Haji dan umrah," katanya lewat akun x miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Diplomasi ini penting agar Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan jamaah secara efektif di Arab Saudi. Selain diplomasi, inovasi juga diperlukan dalam pengelolaan haji.

Salah satu gagasan yang kini dimatangkan adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah. Ide Presiden Prabowo ini disampaikan dalam pertemuan Dahnil bersama Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah.

"Pertemuan juga diikuti oleh Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah, koordinasi juga terkait dengan rencana kampung Haji Indonesia di Mekkah," sambungnya.

Kampung Haji Indonesia direncanakan menjadi pusat layanan terpadu bagi jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga fasilitas ibadah. 

Kehadiran kampung ini diharapkan bisa mengurangi berbagai persoalan teknis yang selama ini kerap dihadapi jamaah di Tanah Suci, seperti distribusi makanan dan akses transportasi.

Dengan diplomasi yang kuat dan dukungan infrastruktur di Arab Saudi, pemerintah optimistis pengelolaan haji dan umrah Indonesia akan semakin profesional. Kehadiran Kampung Haji Indonesia nantinya bukan hanya simbol kehadiran negara, tetapi juga wujud nyata pelayanan terbaik untuk jamaah.