Program MBG Timbulkan Banyak Persoalan Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemenuhan gizi anak sekolah justru menimbulkan banyak persoalan baru. Mulai dari keracunan massal hingga transparansi anggaran. 

Terkait itu, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG sambil membenahi perencanaan, penganggaran, dan kualitas belanja.

“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kembali menjadi korban keracunan akibat program yang direncanakan dan dijalankan tanpa perhitungan matang. Apalagi Presiden Prabowo telah menambah anggaran MBG tahun depan hingga Rp335 triliun di RAPBN 2026,” kata Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi anggaran dan beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah.

CISDI mencatat, sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, meski di saat bersamaan alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.

“Keracunan massal menimbulkan beban biaya tak terduga yang dibebankan pada pemerintah daerah, untuk membayar penanganan keracunan di rumah sakit daerah atau swasta setempat. Hal ini tentu memberatkan para pemerintah daerah,” jelasnya.
 
Ia menyebut kondisi ini kian ironis karena serapan anggaran MBG hingga September Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun. 

“Program MBG saat ini patut dipertanyakan. Dengan klaim telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat MBG diklaim mencapai 22 juta. Akan tetapi, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik,” tutur dia.

CISDI juga menyoroti potensi risiko korupsi, sebagaimana laporan Transparency International Indonesia yang menemukan sejumlah menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata Rp10 ribu per penerima manfaat.

Menurut Diah, lemahnya transparansi dan akuntabilitas justru memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran. 

“Kami juga mendesak pemerintah segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.